CIKARANG PUSAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menggandeng tim ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi pendamping proses pendataan pada program Data Desa Presisi (DDP). Saat ini, sudah ada 12 desa di kecamatan Muaragembong dan Bojongmangu masuk dalam proses input Data Desa Presisi.
PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan berharap proses input data DDP ini dapat selesai pada November 2022. “Untuk desa lainnya, sudah saya instruksikan agar tahun 2023 seluruh desa yang belum, atau sekitar 21 kecamatan baik desa maupun kelurahan menjalankan Desa Presisi,” harapnya setelah audiensi DDP dengan tim Ahli IPB di ruang Bupati, Komplek Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat pada Kamis (06/10).
Menurutnya, tahapan DDP saat ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 20 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipimpin oleh Penjabat Bupati/Walikota, agar menerapkan konsep DDP di wilayahnya masing-masing. Dalam prosesnya, tahapan demi tahapan dilakukan agar bisa mencapai target Data Desa Presisi di tahun 2023.
Dani Ramdan menjelaskan, DPP akan mendukung pembangunan di Kabupaten Bekasi seperti mengintegrasikan DDP dengan kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita akan integrasikan dengan kegiatan di BPS, karena bulan ini sedang registrasi social ekonomi. Datanya, perkiraan saya akan sama. Kalau dari BPS datanya berbentuk tabel, kalau di Presisi berbasis peta, dengan koordinat dari rumah ke rumah yang ada di tiap desa. Maka akan sangat mudah melihat data di tiap desa,” tandasnya. (Red)
