Pemkab Bekasi mengambil langkah untuk melakukan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat. Apabila ada kenaikan harga, Pemkab Bekasi akan melaksanakan operasi pasar atau mendatangkan produk kebutuhan pokok dari luar daerah.
JAKARTA – Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menghadiri kegiatan Pengarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pengarahan ini disampaikan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam, dan Kapolda se-Indonesia, yang bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9).
Dalam kesempatan itu, Presiden RI kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk melakukan langkah-langkah nyata dengan lebih detail sampai kepada hal terkecil mengingat situasi dunia yang sedang mengkhawatirkan.
“Ini masih selaras dengan arahan beliau beberapa waktu lalu di Istana Negara. Namun, nampaknya situasi dunia tidak semakin membaik. Oleh karena itu, Presiden arahkan semua Kepala Daerah untuk lakukan langkah konkret bukan hanya makro, tapi sampai ke mikro,” kata Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan, saat diwawancarai.
Dani menambahkan, berbagai langkah nyata harus segera dilakukan agar bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat, karena apabila tidak segera ditangani dapat berdampak buruk pada berbagai aspek, seperti peningkatan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lainnya.
“Implikasinya ke negara kita sudah mulai terasa. Jika tidak segera ditangani maka bisa berdampak pada perekonomian yang menurun, ekspor bisa menurun, industri juga menurun. Dampak dari industri menurun pasti ada PHK, pengangguran, kemiskinan, bahkan sampai kriminalitas,” tambahnya.
Demi menghindari hal tersebut, ia mengambil langkah untuk melakukan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat yang ada di pasar setiap harinya. Apabila ada kenaikan harga, Pemkab Bekasi akan melaksanakan operasi pasar atau mendatangkan produk kebutuhan pokok dari luar daerah dengan memanfaatkan subsidi pemerintah agar pasokan tetap terjaga.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo, memberikan arahan untuk dapat menekan inflasi di masyarakat dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tak Terduga (BTT). Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi barang kebutuhan pokok masyarakat, serta membantu dari sisi tansportasinya sehingga menekan angka kenaikan harga di pasar.
“Yang kita takuti adalah inflasi di bahan pangan, itu yang menjadi kontributor terbesar inflasi saat ini. Gunakan DAU dan BTT untuk berproduksi barang itu, supaya pasokannya cukup. Urus juga masalah transportasinya supaya pasokannya cukup,” ucapnya.
Selanjutnya, ia meminta belanja produk dalam negeri dapat terus ditingkatkan, serta meminimalkan produk yang berasal dari luar negeri dalam pembelanjaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah. Ia juga meminta setiap pejabat dapat kembali mengajak masyarakat untuk tetap berwisata di dalam negeri, agar tidak mengurangi devisa negara.
“Terus tingkatkan belanja produk dalam negeri dan mengeliminir sekecil mungkin produk impor dalam belanja barang dan jasa. Termasuk juga mengajak masyarakat untuk bewisata di dalam negeri saja dibandingkan berwisata ke luar negeri, karena bisa membuat boros devisa negara,” jelasnya.
Ia juga kembali meminta Kepala Daerah menggunakan data yang berasal dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan data tersebut telah dibuat dengan sangat lengkap, sehingga bantuan dapat diberikan dengan tepat sasaran.
“Data sudah jelas ada semua, artinya sasarannya jelas berdasarkan nama dan alamat. Kirimkan bantuan sosial ke sana, arahkan perbaikan rumah-rumah kumuh. Kita harus bersama-sama menuju sasaran yang kita inginkan,” tutupnya. (Red)
