CIKARANG PUSAT – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menargetkan akan menjalankan program Data Desa Presisi (DDP) di seluruh desa di Kabupaten Bekasi yang akan dimulai pada tahun 2022.
Hal tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 20 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipimpin oleh Penjabat Bupati/Walikota agar menerapkan konsep Data Desa Presisi (DDP) di wilayahnya masing-masing.
“Data Desa Presisi ini merupakan data terintegrasi by name by adress setiap penduduk di desa, termasuk asetnya, tanahnya, tanamannya, hampir 120 variabel data persatu keluarga itu, sehingga nanti program apapun di Kabupaten Bekasi bisa mengacu pada data ini, dan diupdate per 3 bulan,” kata Dani Ramdan, usai rapat bersama perangkat daerah terkait dan Camat Muaragembong, di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jum’at, (16/09/2022).
Dani menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk membicarakan bantuan anggaran untuk menyukseskan program DDP yang dicanangkan ini.
“Kita sisihkan dari dana bantuan Desa, baik dari provinsi maupun kabupaten, nanti teknisnya kami akan konfirmasi dulu ke Provinsi, sehingga nanti dananya itu ada di desa masing-masing,” tuturnya.
Selain itu dalam program Data Desa Presisi ini akan menggandeng perguruan tinggi yang kompeten dalam pengembangan aplikasi digitalnya dan dalam melatih operator enumerator aplikasi dari penduduk setempat.
“Kenapa harus diambil dari orang lokal, karena supaya nanti pertiga bulan dia bisa mengupdate, mengecek lagi, mana yang berubah dan yang tetap, sehingga data desa presisi ini, betul-betul presisi,” tandasnya.
Sebelumnya, sebanyak 5 desa di Kecamatan Muaragembong telah menyelesaikan program Data Desa Presisi sebagai proyek percontohan implementasi secara nasional oleh Pemerintah Pusat.
Pengambilan data desa tersebut dilakukan di Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti.
Camat Muaragembong Lukman Hakim menyampaikan program Data Desa Presisi yang dilaksanakan di Kecamatan Muaragembong adalah penunjukan langsung dari Kemendagri yang sudah berjalan di 5 desa di Muaragembong.
“Ini adalah sinergi antara Tim Anggota DPR RI dengan Institut Pertanian Bogor serta didukung oleh pemerintah desa dan kecamatan,” tuturnya usai rapat tersebut.
Lukman menyampaikan 5 desa ini selanjutnya akan diminta untuk membahas program Data Desa Presisi yang sudah berjalan di Kecamatan Muaragembong.
“Nanti dalam waktu dekat Pak Pj Bupati akan mengundang, atau beliau yang akan hadir, kaitan dengan implementasi dari aplikasi Data Desa Presisi,” lanjutnya.
Dia mengatakan akan mempersiapkan hal tersebut secara matang dengan mengundang para pihak guna menyukseskan program Data Desa Presisi di Kabupaten Bekasi. (Red)
