JAKARTA – Sebanyak 5 Desa di Kecamatan Muaragembong telah menyelesaikan program data “Desa Presisi” yang sebelumnya menjadi desa pertama di Indonesia sebagai proyek percontohan implementasi “Data Desa Presisi” secara Nasional oleh Pemerintah Pusat. Pengambilan data desa tersebut dilakukan di Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti.
Hal ini diungkapkan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan usai menghadiri acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi, yang berlangsung di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, pada Senin (12/9).
“Ada 5 desa di Kecamatan Muaragembong yang sudah memiliki Data Desa Presisi per-Kepala Keluarga. Jadi setiap keluarga di sana sudah punya data rumahnya, data ekonominya, data infrastuktur, data pendidikan dan lainnya yang diupdate setiap tiga bulan dengan aplikasi, karena petugas surveynya dilatih dan dibantu oleh perangkat desa juga Karang Taruna di sana,” ungkapnya.
Dani menyebutkan, setelah selesainya data batas desa di Kecamatan Muaragembong tersebut, akan disusul dengan menyusuri kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Kabupaten Bekasi ini menjadi proyek uji cobanya di Muaragembong, dan akan dilanjutkan untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Bekasi. Pastinya ini akan berkelanjutan,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan bahwa, Data Desa Presisi ini memiliki 170 informasi yang masuk dalam Big Data Desa, guna mendapatkan data potensial untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional.
“Ini merupakan sebuah inovasi aplikasi yang dilahirkan untuk membantu pemerintah desa dalam membuat monografi desa yang sangat detail, sampai per bangunan rumah dengan 170 informasi di dalamnya, mulai dari kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, data masalah pertanian dan infrastuktur,” jelasnya.
Dani menyebutkan, data presisi untuk Desa atau Kelurahan sangat penting sebagai dasar pemerintah untuk mengambil kebijakan.
“Ada istilah Good Data, Good Decision, Bad Data, Bad Decision dan No Data, No Decision. Jadi kalau kita ingin keputusan yang baik dan tepat harus memiliki data lengkap. Ini sangat penting, sejauh ini sudah banyak sekali anggaran yang dikucurkan tapi kenapa masih ada yang miskin, ada yang nganggur? Itukan indikasi bahwa mungkin kurang tepat sasaran, makanya harus diperbaiki dari data.” tegasnya.
Sebagai langkah awal dibentuknya data presisi, Dani mengatakan, perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, sehingga perangkat desa pun akan ikut serta membantu para numerator bekerja untuk menginput, membuat peta digital dan mengolahnya.
Acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi, juga diisi pemberian materi dari anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.
Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jendral Kemendagri, para Pejabat Lingkup Direkrorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah serta 20 undangan Penjabat Bupati/Walikota terpilih. (Red)
