CIKARANG PUSAT – Dani Ramdan resmi menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bekasi menggantikan Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, setelah dilantik oleh Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, pada Senin (23/05/22).
Dalam jumpa pers bersama awak media, usai pelantikan, Dani Ramdan menyampaikan, ada empat fokus permasalahan utama yang akan dijadikan program dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Permasalahan pertama yakni pembangunan infrastruktur yang dikelompokkan menjadi tiga sub program,” ujarnya.
Yang pertama, kata Dani, di bidang perhubungan yang meliputi perbaikan jalan, drainase dan penerangan jalan umum (PJU) .
“Kemudian bidang permukiman seperti penuntasan air kotor, penyediaan air bersih, sampah dan rumah tidak layak huni serta pembangunan fasos dan fasum,” terangnya.
Selain itu, dari hasil analisanya, permasalahan lain di Kabupaten Bekasi yakni pengangguran dan serapan tenaga kerja asli daerah. Program untuk mengurangi angka pengangguran berkaitan erat dengan pemangku kepentingan lintas sektoral .
“Masalah berikutnya adalah SDM, terkait tenaga kerja dan pengangguran. Tadi dalam diskusi muncul gagasan, kami akan bentuk Satgas Tenaga Kerja, nanti mungkin istilahnya akan kami diskusikan lagi. Bentuknya seperti satgas Covid-19, rapatnya intens, berbagai sektoral. Kami eksekusi bersama agar dari waktu ke waktu pengangguran bisa kita tuntaskan,” ucap Dani.
Dani menambahkan, upaya mendorong pembangunan infrastruktur akan dilakukan. Dimana, dalam kolaborasinya akan melibatkan perusahaan swasta melalui program pendanaan corporate social responsibility (CSR).
“Terkait masalah pendanaan, kami akan cermati, selain APBD akan kami efektifkan, APBN juga kita tarik, dan CSR. Karena di sini banyak aspirasi tadi bagaimana CSR ini bisa dikelola secara baik. Kami akan bentuk satgas khusus, tadi sudah ada kesediaan dari APINDO, KADIN dan pengelola kawasan industri untuk duduk bareng dalam satu komite agar nanti terang benderang,” tuturnya.
Dani Ramdan juga menyampaikan,akan melakukan pemulihan ekonomi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (Red)
