PRODUK HUKUM

  1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945;
  2. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT;
  3. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR;
  4. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
  5. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA;
  6. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG;
  7. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;
  8. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL;
  9. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
  10. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN;
  11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH;
  12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
  13. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA;
  14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA;
  15. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA;
  16. PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
  17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI;
  18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;
  19. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI;
  20. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025;
  21. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK;
  22. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 – 2031;
  23. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
  24. PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA;
  25. PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG DANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA;